1.Arsip/Dokumen hasil Pembinaan, Petunjuk, Arahan, Pengawasan, dan Pemeriksaan dari Pemerintah Pusat/Daerah

2.Surat keterangan/penjelasan terhadap Pembinaan, Petunjuk, Arahan, Pengawasan, dan Pemeriksaan dari Pemerintah Pusat/Daerah yang belum bisa diselesaikan dalam tahun berjalan

3.Surat Penyelesaian/Berita acara penyelesaian atas Pembinaan, Petunjuk, Arahan, Pengawasan, dan Pemeriksaan dari Pemerintah Pusat/Daerah Pemeriksaan Temuan dengan melampirkan bukti dukung

1.Surat pernyataan oleh kepala desa bersama inspektorat Kabupaten, kadis PMD Kabupaten

2.Surat keterangan dari APH berdasarkan surat permohonan dari Pemkab

3.Screenshot hasil penelusuran berita bahwa tidak ditemukan kasus tindak pidana korupsi di desa tersebut

4.Surat pernyataan diupload ke website desa

1.Survey kepuasan berdasarkan pelayanan yang diberikan pemerintah desa kepada masyarakat

2.Pelaksanaan Survey berdasarkan pada Pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat yang dikeluarkan oleh KemenPAN RB (PermenPAN RB No. 14 tahun 2017/yang berlaku).

1.Informasi SPM sesuai dengan Permendagri No. 2 tahun 2017 (tarif gratis, layanan ke siapa, waktu pelayanan, kemana, jenis2 layanan, persyaratan layanan)

2.Media Informasi (Poster, Banner, Media Sosial dan Website)

1.Baliho/Poster APBDES

2.Lokasi pemasangan:

1.Isi Maklumat sesuai dengan PermenPAN RB yang berlaku

2.Isi Maklumat pelayanan memuat minimal:

3.Maklumat Pelayanan Dicetak dengan minimal ukuran poster

1.Survei Perilaku baik konvensional maupun digital yang meliputi minimal:

2.Hasil rekapitulasi, analisis dan tindaklanjut

3.Surat edaran terkait gratifikasi, suap dan konflik kepentingan

4.Sosialisasi Perkades secara fisik kepada masyarakat:

5.Deklarasi Konflik Kepentingan yang sudah diisi oleh aparatur desa (pemberitaan /Penyebarluasan informasi mengenai deklarasi Konflik Kepentingan)

1.Undangan / pengumuman kepada masyarakat

2.Notulensi / Berita Acara (judul, waktu kegiatan, keterwakilan masyarakat dusun, tandatangan oleh Kades, Kadus dan perwakilan masyarakat dusun/desa)

3.Tanda terima pembayaran upah / daftar hadir

4.LPJ Pelaksanaan Pembangunan Desa

1.SK Penetepan/deklarasi/surat pernyataan tokoh masyarakat, tokoh agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, dan Kaum Perempuan yang mendukung upaya pencegahan korupsi

2.Testimoni dari tokoh masyarakat, tokoh agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, dan Kaum Perempuan

3.Bukti diupload diwebsite dan media sosial

4.Bukti aktifitas tokoh dalam mendorong upaya mencegah korupsi