Dalam rangka mendukung percepatan pemanfaatan teknologi dalam pelayanan administrasi kependudukan, Pemerintah Desa Kebowan bersama Dinas Dukcapil Kabupaten Semarang mengadakan Pojok Layanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang dibuka di Balai Desa Kebowan.

Kegiatan ini dilaksanakan bersamaan dengan agenda Posyandu Balita dan pelayanan terpadu pada Kamis, 27 Juni 2025. Warga yang hadir untuk menimbang balita, mengurus surat, atau menghadiri pertemuan RT, diarahkan untuk mendaftarkan dan mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital langsung di tempat.

Pojok layanan ini disiapkan dengan meja khusus, jaringan internet, banner informasi, serta pendampingan dari operator desa dan petugas Dukcapil. Warga cukup membawa smartphone dan KTP-el untuk dapat mengakses dan mengaktifkan akun IKD melalui aplikasi "Identitas Digital".

Apa itu IKD dan Mengapa Penting?

IKD atau Identitas Kependudukan Digital adalah bentuk digital dari KTP-el yang dapat diakses melalui ponsel. IKD memuat data kependudukan seperti:

• NIK dan data KTP-el

• Kartu Keluarga (KK)

• NPWP (jika tersedia)

• Akta lahir dan data lainnya yang terintegrasi

Dengan IKD, masyarakat tak perlu lagi membawa fotokopi KTP saat mengurus layanan, cukup menunjukkan identitas melalui aplikasi.

Manfaat Pojok Layanan IKD:

• Mempermudah aktivasi IKD di tempat, terutama bagi warga yang kurang akrab dengan teknologi.

• Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya digitalisasi dokumen.

• Mempercepat target nasional dalam transformasi layanan digital kependudukan.

Kepala Desa Kebowan, Bapak Jarot Wiyono, menyampaikan bahwa pojok layanan ini akan terus disediakan pada kegiatan desa yang ramai, seperti saat pembagian bantuan, posyandu, dan pelayanan keliling. “Kami ingin semua warga bisa melek digital, mulai dari hal yang paling dasar seperti KTP digital ini. Apalagi anak-anak muda sudah sangat terbiasa dengan HP,” ujar beliau.

Sementara itu, warga yang telah berhasil mengaktifkan IKD menyampaikan bahwa layanan ini sangat membantu, terutama untuk keperluan yang biasanya membutuhkan KTP fisik, seperti urusan perbankan dan administrasi sekolah.

Dengan adanya pojok layanan IKD, diharapkan masyarakat desa lebih mudah beradaptasi dengan digitalisasi pelayanan publik, dan pada akhirnya tercipta ekosistem desa yang lebih cepat, efisien, dan modern.